di beberapa tempat di indonesia terjadi kasus gizi buruk

Beberapatempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang dapat digunakan untuk mengkaji kasus tersebut adalah pendekatan. keruangan kelingkungan kompleks wilayah aktivitas manusia ist VIVA - Masalah gizi buruk dan gizi kurang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada Februari 2021 menunjukkan, masih terdapat 19 balita yang mengalami gizi buruk, dan 588 balita lainnya mengalami gizi kurang di daerah tersebut. RaniH 27 Januari 2022 02:48 Di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu . a. Dibeberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu pendekatan keruangan pendekatan kelingkungan pendekatan kompleks wilayah Dibeberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu . pendekatan keruangan pendekatan kelingkungan pendekatan kompleks wilayah Comment S Habiller Pour Rencontrer Ses Beaux Parents. 2. GAKI Tubuh membutuhkan yodium untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini mengatur proses metabolisme, pertumbuhan, penurunan atau pertambahan berat badan, dan denyut jantung. GAKI bukanlah satu-satunya penyebab penurunan kadar tiroid di dalam tubuh. Meski begitu, kekurangan yodium diketahui dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid secara tidak normal. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit gondok. Guna menanggulangi masalah gizi ini, pemerintah telah mewajibkan penambahan yodium sekurangnya 30 ppm ke dalam semua produk garam yang beredar. Jadi, pastikan Anda sudah menggunakan garam beryodium untuk menjaga kesehatan tubuh. 3. Anemia Anemia merupakan kondisi tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dengan gejala berupa rasa lelah, pucat, detak jantung tidak teratur, dan pusing. Menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, lebih dari 37% ibu hamil mengalami anemia. Studi menunjukkan bahwa ibu hamil yang anemia memiliki risiko meninggal dalam proses persalinan hingga 3,6 kali lebih besar akibat pendarahan dan/atau sepsis. Untuk mencegah anemia, ibu hamil dianjurkan untuk meminum paling sedikit 90 pil zat besi selama kehamilan. Zat besi yang dimaksud yaitu semua jenis zat besi selama masa hamil, termasuk yang dijual bebas dan multivitamin yang mengandung zat besi. Masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan Di bawah ini dua jenis permasalahan gizi di Indonesia yang masih belum terselesaikan. 1. Stunting Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Gejala-gejala stunting yakni sebagai berikut. Postur anak lebih pendek dari anak seusianya. Proporsi tubuh cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Berat badan lebih sedikit untuk anak seusianya. Pertumbuhan tulang tertunda. Pada 2013, sebanyak 37,2% balita di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini sering kali dianggap normal karena alasan keturunan. Padahal, stunting dapat memengaruhi perkembangan otak, dan mengurangi produktivitas seseorang di usia muda. Stunting juga meningkatkan risiko pengembangan penyakit tidak menular pada usia lanjut. Masalah gizi ini bahkan dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Waktu terbaik untuk mencegah stunting yaitu sejak awal kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang pada balita perlu menjadi perhatian khusus agar anak tidak tumbuh pendek atau stunting. 2. Gizi kurang Tubuh kurus akibat gizi kurang kerap dinilai lebih baik daripada tubuh gemuk akibat gizi lebih. Padahal, obesitas dan gizi kurang sama-sama berdampak buruk bagi kesehatan. Sebagai awalan, Anda bisa mengukur kategori status gizi melalui kalkulator BMI. Masalah gizi kurang di Indonesia sudah bisa terjadi sejak bayi lahir. Ciri utamanya yakni bayi lahir dengan berat badan lahir rendah BBLR. Bayi dikatakan mengalami BBLR bila berat badannya ketika lahir kurang dari gram 2,5 kilogram. Bayi yang lahir dengan BBLR umumnya memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Pasalnya, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Gizi kurang dimulai sejak awal kehidupan dan bisa berlanjut hingga dewasa. Beberapa risiko yang berawal dari masalah gizi ini yakni malnutrisi, kekurangan vitamin, anemia, osteoporosis, penurunan kekebalan tubuh, masalah kesuburan akibat siklus menstruasi yang tidak teratur, serta masalah pertumbuhan dan perkembangan yang banyak terjadi pada anak dan remaja. Masalah gizi yang paling mengancam kesehatan di Indonesia Berdasarkan laporan gizi global atau Global Nutrition Report pada 2018, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki 3 permasalahan gizi sekaligus. Masalah gizi di Indonesia itu termasuk stunting pendek, wasting kurus, dan overweight obesitas. Obesitas gizi lebih termasuk dalam masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini terjadi saat terdapat kelebihan lemak yang serius pada tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penyebab gizi lebih yang paling mendasar yaitu ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan. Jika kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar, kalori ekstra tersebut dapat berubah menjadi lemak. Bila sejak kecil anak sudah mengalami obesitas, mereka akan lebih rentan mengidap penyakit tidak menular ketika dewasa. Masalah gizi ini berkaitan erat dengan diabetes tipe 2, penyakit stroke, dan penyakit jantung. Hal yang dilakukan selanjutnya Anda perlu mengubah pola hidup menjadi lebih sehat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Caranya dengan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, menambah asupan buah dan sayuran, serta rutin melakukan aktivitas fisik. Jakarta - Beberapa waktu lalu, dua hari berturut-turut sebuah koran ternama Tanah Air mengulas data perihal gizi buruk yang menimpa anak Indonesia Timur. Dalam koran itu dijelaskan bahwa status gizi anak balita di wilayah timur memasuki tahap mengkhawatirkan. Wilayah yang paling tinggi terjangkit malnutrisi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur NTT.Anak balita berstatus gizi buruk di NTT pada 2018 mencapai 29,5 persen. Secara nasional angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah Maluku dan Papua Barat. Bukan berarti kedua wilayah itu lebih baik, melainkan banyak kasus gizi buruk banyak tak sebenarnya tidak kaget betul saat membaca data itu, karena sudah terbiasa menghadapi pemandangan malnutrisi anak di NTT secara lebih dekat. Satu tahun mengabdi menjadi relawan guru di pedalaman NTT, yakni pulau Raijua rasanya tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menceritakan kepada pembaca mengenai sekelumit persoalan akar rumput yang terjadi di wilayah paling terpelosok terdiri atas pulau-pulau kecil yang menyebabkan wilayah ini rentan mendapatkan pasokan air bersih. Bahkan banyak daerah-daerah terpencil di sana yang mengalami kekeringan ekstrem. Tidak sedikit pula mata air di sumur milik warga benar-benar kering akibat kemarau panjang, menyebabkan masyarakat tidak dapat menerapkan pola hidup bersih sebagaimana diamanatkan Kementerian Kesehatan. Kondisi pelik demikian tidak hanya berdampak pada kesehatan balita melainkan memicu penyakit pada semua makhluk hidup, termasuk orang dewasa dan desa Kolorae, Raijua tempat saya tinggal kurang lebih seperti itu kondisinya. Musim kemarau di sana berlangsung sekitar sembilan bulan, dan selama itu pula warga mengandalkan beras raskin dan kacang hijau untuk makan, air sumur untuk penghidupan, dan uang bantuan seperti Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, dan Kartu Indonesia Pintar KIP untuk biaya hidup. Tidak heran, setiap bulannya tidak sedikit warga yang bolak-balik ke puskesmas untuk berobat. Banyak pula ibu hamil yang kurang mengonsumsi makanan bergizi, berdampak pada kondisi anak lahir dengan berat badan rendah, dan kurus. Sepanjang tahun lalu, cukup banyak anak-anak di sana terkena penyakit akibat tidak mendapatkan asupan gizi lengkap, bahkan satu-dua di antaranya meninggal karena diare akut. Lalu, apa saja intervensi pemerintah? Oh, tentu banyak sekali. Kucuran bantuan dana tunai dan infrastruktur kerap diberikan pemerintah pusat maupun pemda saban tahun, seperti bantuan dana PKH, KIS, dan KIP seperti yang tadi telah disebutkan. Setiap tiga bulan sekali warga berbondong ke bank untuk mengambil bantuan sosial itu. Tidak hanya itu, setidaknya dua kali dalam satu tahun pihak sekolah juga membagikan uang Bantuan Siswa Miskin BSM kepada beberapa siswa yang berhak mendapatkannya. Selain bantuan tunai itu, warga desa juga mendapat kemudahan seperti tidak ada iuran sekolah. Ditambah lagi, masyarakat desa juga mendapatkan bantuan berupa pembuatan waduk atau embung dari dana desa. Setiap desa sekurang-kurangnya memiliki 4 embung dengan harapan bisa menampung air hujan untuk memenuhi penghidupan warga selama musim kemarau berlangsung, walau pada kenyataannya banyak embung yang berubah menjadi kering kerontang saat memasuki pertengahan musim juga tidak hanya diberikan oleh pemerintah. NTT merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lembaga donor paling banyak. Saking banyaknya, Pulau Sumba dijuluki sebagai "Kota Seribu NGO". Telah banyak kegiatan kemasyarakatan terutama bidang pemberdayaan ibu dan anak yang dilakukan di berbagai penjuru dirunut kembali, berbagai kucuran bantuan sosial memang sudah banyak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Namun, mengapa daerah elok semacam NTT berada dalam urutan teratas dalam hal malnutrisi? Apa yang salah? Ke mana saja bantuan itu?***Secara sederhana, biaya hidup di desa sangatlah kecil dibanding di kota besar. Sekalipun hanya memiliki uang ratusan ribu, orang masih bisa bertahan hidup di desa paling terpencil. Pola kekerabatan yang kuat, solidaritas tinggi, dan penuh kekeluargaan itulah yang membuat saya bisa bertahan hidup dengan biaya minim di kekeluargaan sangat kental di sana. Bagi mereka setiap tetangga adalah keluarga, setiap pertalian darah seperti marga atau kekerabatan yang sama akan dianggap saudara kandung. Bahkan bila seorang warga memiliki marga yang sama dengan kepala desa walau tak saling kenal, ia akan bangga menyebut "beta pung sodara itu kepala desa" -kepala desa itu saudara coba bayangkan, dalam situasi persaudaraan akut semacam itu, apapun kebijakan penyaluran bantuan sosial yang dibuat pemerintah akan sulit tepat sasaran. Di sinilah problem itu desa menentukan arah pembangunan desa. Mereka pula menguasai berbagai gelontoran dana bantuan sosial. Kerap kali warga kesulitan mengurus bahkan tidak mendapat bantuan PKH dan bantuan lain, karena ada sentimen kemargaan maupun terjadi persoalan pribadi dengan si kepala desa. Alhasil, mereka tak dapat bantuan apa-apa sementara warga lain yang memiliki kesamaan marga, keakraban dengan elite desa justru mendapat banyak kasus lain kerap terjadi. Saat musyawarah desa, seorang ibu hamil muda mengomentari kebijakan desa yang keliru karena dirinya tidak mendapat dana PKH lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Usut punya usut rupanya suami si ibu tadi adalah rival politik dari si kepala desa. Pola semacam inilah yang terjadi hingga ke tataran elite pemda. Desa tertentu mendapatkan berbagai bantuan lunak, sedangkan desa lain tidak. Hal ini menjadi pangkal dari alokasi dana yang tidak tepat pula yang terjadi di sekolah. Dengan alasan "beta pung sodara", pengelola sekolah bertindak nepotisme. Kepala sekolah memiliki wewenang penuh dalam menetapkan siapa saja anak yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Orangtua murid tentu tidak berdaya dan tidak memiliki pola pikir kritis. Sebagian besar orang desa memiliki kehalusan budi yang tinggi, sehingga untuk mengkritik pun tidak berani.***Saya ingin tutup tulisan ini dengan sebuah cerita. Bantuan PKH yang terus dikucurkan memang memiliki dampak positif. PKH diprioritaskan bagi keluarga fakir, ibu hamil, dan anak. Mereka pula mendapatkan fasilitas kesehatan dan tiga bulan ibu-ibu senang karena dapat uang PKH. Anak sekolah pun menikmati duit hasil pajak rakyat itu. Menariknya, sebagai seorang guru SD, saya memperhatikan pakaian anak murid, maaf, itu-itu saja seperti kucel dan kadang robek-robek. Anak-anak usia sekolahan sangat gemar membawa bumbu penyedap masakan instan ke sekolah sebagai camilan. Alis saya mengernyit bila melihat hal itu karena mereka mendapat kerap mendapat uang bantuan. Di sisi lain, saya melihat banyak keluarga yang memiliki banyak anak. Jarak usia antaranak pun berdekatan. Iseng-iseng saya tanya ke seorang bapak rumah tangga mengapa ia memiliki banyak anak. Jawabannya bikin saya terkekeh. "Pak guru, bikin anak itu sekarang enak, dapat uang. Istri hamil dapat uang PKH. Lahiran gratis di puskesmas. Anak juga dapat uang dari PKH. Makanya tiap tahun saya bikin anak."Jonathan Alfrendi alumni Pengajar Muda XIV Yayasan Indonesia Mengajar, penempatan di Kabupaten Sabu Raijua NTT mmu/mmu JAKARTA - Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies IDEAS Yusuf Wibisono menilai permasalahan gizi buruk di Indonesia meningkat pada masa pandemi. Hal tersebut terjadi karena kombinasi dua persoalan utama, yaitu jatuhnya daya beli masyarakat dan terganggunya layanan kesehatan esensial, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu dan anak. Turunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari guncangan ekonomi saat pandemi membuat akses pangan dan asupan gizi masyarakat miskin memburuk. “Konsumsi pangan yang tidak bergizi pada gilirannya memicu malnutrisi, yang pada penduduk usia dini akan membawa pada masalah serius, yaitu stunting pendek, underweight kurus, dan wasting gizi kurang,” kata Yusuf dalam Diskusi Publik Nasional Buruk Gizi Di Masa Pandemi’ di Jakarta pada Kamis 8/4. Dia menambahkan, ketika kebutuhan akan dukungan melawan gizi buruk dan stunting meningkat, intervensi gizi oleh pemerintah justru melemah seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. “Posyandu dan puskesmas yang merupakan ujung tombak intervensi gizi spesifik, banyak terganggu operasionalnya, terutama di wilayah zona merah pandemi,” kata Yusuf. Baca juga Banyak Anak Banyak Rezeki, Penyebab Adanya Generasi Sandwich Kondisi kesehatan generasi penerus negeri masih memprihatinkan. Yusuf menuturkan, pada 2020, sepertiga anak Indonesia memiliki keluhan kesehatan, dengan kasus tertinggi dialami anak usia dini 0-4 tahun 43,7 persen. Hanya 62,4 persen anak yang dilindungi jaminan kesehatan, dengan kasus terendah dialami anak dari keluarga miskin 52,7 persen. Kondisi stunting disebabkan berbagai faktor mulai dari kesehatan dan nutrisi ibu pada masa kehamilan yang buruk, kondisi pangan yang tidak tercukupi pada saat bayi dalam kandungan hingga masa kanak-kanak, hingga infeksi penyakit. “Pada 2020, terdapat 11,4 persen Ibu melahirkan dengan anak BBLR berat badan lahir rendah, yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg. Stunting telah dimulai dari kandungan ibu,” kata Yusuf. Masalah gizi buruk berakar dari rendahnya daya beli kelompok miskin, yang menghalangi mereka untuk mengakses pangan penting, namun harganya mahal. “Menghadapi harga pangan yang mahal, strategi umum yang ditempuh keluarga berpenghasilan rendah adalah dengan beralih ke pangan yang lebih murah dan diawetkan, namun kurang sehat, seperti mi instan,” ujar Yusuf. Temuan lapangan IDEAS dari program pencegahan stunting oleh LAZ Dompet Dhuafa DD di sepanjang paruh kedua 2020 memberikan gambaran awal permasalahan rendahnya asupan gizi dan tingginya kasus gizi buruk pada masa pandemi ini. Di bawah Program Kampung Tangguh Cekal Corona’, Dompet Dhuafa melakukan pemantauan terhadap 270 anak usia 0-5 tahun di 6 titik, yaitu Desa Neuheun Aceh, Desa Gowok Banten, Kelurahan Tengah Jakarta, Desa Lambang Jaya Jawa Barat, Desa Gili Gede Indah Nusa Tenggara Barat/NTB, dan Desa Namosain Nusa Tenggara Timur/NTT. “Dari 59 balita yang teridentifikasi sebagai rentan gizi dan terpilih untuk mengikuti program pencegahan stunting DD, 21 balita terkategori memiliki tinggi badan normal, 24 balita pendek dan 14 balita sangat pendek, dengan rata-rata nilai z-score TB/U stunting adalah -2,24,” tutur Yusuf. Dia menambahkan, pada saat yang sama, 12 balita terkategori memiliki berat badan normal, 29 balita kurus, dan 18 balita sangat kurus, dengan rata-rata nilai z-score BB/U underweight adalah -2,64. “Dari temuan tersebut terlihat bahwa masalah gizi buruk pada masa pandemi nyata terlihat di penjuru negeri, bahkan ditemui di Ibu Kota,” kata Yusuf. Dari pengamatan terhadap 59 balita setelah mendapat intervensi gizi awal dan lanjutan selama 28 hari, terlihat hasil yang positif. Nilai rata-rata z-score TB/U stunting membaik dari semula -2,24 menjadi -1,99. Balita dengan tinggi badan normal bertambah dari 21 anak menjadi 31 anak. Nilai rata-rata z-score BB/U underweight juga membaik dari -2,64 menjadi -2,27. Balita dengan berat badan normal bertambah dari 12 anak menjadi 20 anak.“Program pencegahan stunting DD adalah salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dampak pandemi, dengan fokus pada akses pangan kelompok miskin,” kata Yusuf. Dalam kesempatan diskusi tersebut, General Manager Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, Yeni Purnamasari, menjelaskan bahwa lembaganya turut berpartisifasi dalam upaya pencegahan gizi buruk selama pandemi melanda. Baca juga Pakar Terapi Anak Autis Harus Perhatikan Kenyamanan “Pada masa pandemi Covid-19, DD terus melakukan upaya pada penanggulangan stunting yang terangkum dalam program besar Aksi Peduli Dampak Corona APDC, seperti melakukan Posyandu mobile, Pemantauan Kesehatan Ibu dan Balita, Pos Gizi, dan Pemantauan status gizi," ujar Yeni. Program APDC sendiri adalah Pusat pemulihan gizi kurang atau sangat kurang dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian makanan tambahan kepada anak secara intensif sesuai usia dan kondisinya serta pembelajaran edukatif kepada ibu balita dengan melibatkan peran serta kader. “Jumlah peserta dari kegiatan Program APDC sebanyak 10 balita dan 10 ibu balita di tiap wilayah sehingga secara keseluruhan di semua titik intervensi adalah 60 balita dan 60 ibu balita,” kata Yeni. Selain program APDC, lembaga yang sudah berkiprah sejak 1993 itu memiliki setidaknya empat program utama terkait permasalahan gizi yaitu Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Kesehatan Kawasan, Pos Kesehatan dan Sosialisai Kesehatan Reproduksi. “Jaringan kesehatan Ibu dan Anak dengan total penerima manfaat sebanyak sebanyak Orang, Program Kesehatan Repreduksi di Provinsi Papua sebanyak penerima manfaat, Pos Sehat di Aceh dengan penerima manfaat, dan yang terbesar adalah Program Kesehatan Kawasan dengan penerima manfaat,” ujarnya. Ketika program intervensi kesehatan pemerintah yang esensial seperti Posyandu dan Puskesmas banyak terganggu operasionalnya saat pandemi, Dompet Dhuafa meluncurkan program Posyandu Mobile. Posyandu Mobile terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak PMBA, pendampingan intervensi gizi terpusat, Pemberian Makanan Tambahan PMT Gizi seimbang, pemantauan berkala, jejaring rujukan. “Posyandu Mobile menjadi solusi pengukuran tumbuh kembang bayi balita selama pandemi dan dukungan kader, mitra dan masyarakat menjadi hal yang strategis untuk keberlangsungan program,” kata Yeni mengakhiri pemaparannya. Pada implementasi di lapangan program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga sosial banyak menemui kendala terutama terkait sumber daya manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa Paseban Klaten, Al Eko Triraharjo. “Kami mengalami kesulitan mencari kader atau relawan yang benar-benar siap untuk membantu program pemerintah desa terkait pencegahan stunting,” ujar Al Eko. Walau demikian, dia yakin hal tersebut bisa diatasi dengan menjalin sinergi antarkelompok masyarakat dengan pemerintahan desa. “Kunci keberhasilan program penanganan stunting adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait,” tutur Al Eko. Jakarta - Badan PBB untuk anak-anak UNICEF memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kurang gizi di Indonesia cukup besar, membuat penanganan juga harus memperhatikan aspek ini. Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini, pernah mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di juga memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun bisa meningkat 15 persen secara global pada 2020 jika tidak ada tindakan. Menurut Deborah, peningkatan jumlah anak kekurangan gizi di Indonesia lantaran banyak keluarga kehilangan pendapatan akibat pandemi sehingga tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi."Jika tidak segera meningkatkan layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak yang mengalami masalah gizi, kita berisiko melihat peningkatan penyakit dan kematian anak terkait dengan masalah ini," kata Comini dalam keterangan resminya beberapa waktu Joko Widodo juga telah menekankan bahwa program penanganan pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan program penting nasional lain, termasuk penanganan stunting. Apalagi, Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Gizi, dinilai lamban dalam upaya mengantisipasi naiknya prevalensi stunting dan masalah kurang gizi anak Indonesia paska Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit mulai diberlakukan pada 29 Agustus 2019. Namun, untuk pelaksanaan Permenkes ini, Kemenkes harus mengeluarkan Petunjuk Teknis Juknis atau Petunjuk Pelaksanaan Juklak.“Sayangnya hingga hari ini, sudah hampir satu tahun sejak Permenkes 29/2019 dikeluarkan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Permenkes ini belum ada. Artinya, Permenkes ini masih ompong tidak bertenaga untuk dilaksanakan,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio lewat keterangannya kepada media.“Jika Kementerian Kesehatan masih enggan melaksanakan kebijakan melalui pembuatan aturan pelaksanaan secara jelas dan mudah diikuti hingga ke Dinas Kesehatan Daerah, berarti ada yang salah dengan para pejabat yang sekarang bertugas dan bertanggung jawab menangani masalah stunting ini. Presiden perlu menilai ulang kompetensi mereka. Kasihan presiden jika jajaran dibawah tidak mendukung target dan arahan yang diberikan,” jelas Agus. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang di masa sebelum pandemi virus corona ada sudah menjadi masalah yang serius di Indonesia. Ditambah adanya pandemi Covid-19 yang terus bertambah angka kasus infeksinya dan berdampak pada banyak sektor sampai perekonomian juga menjadikan masalah pemenuhan gizi bagi anak-anak turut membutuhkan perhatian ini disampaikan oleh ahli gizi dan Ketua Tim Ahli Pengembang Panduan Isi Piringku untuk anak usia 4-6 tahun, Prof Dr Ir Sri Anna Marliyati MSi. Menurut Anna, permasalahan gizi di masa pandemi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelum adanya pandemi virus corona menjangkiti Indonesia. Untuk diketahui, permasalahan gizi di Indonesia sebelum terjadinya pandemi, di antaranya sebagai berikut. Baca juga Ahli Sebut Lagu Bantu Stimulasi Positif Anak untuk Pahami Gizi Seimbang Seputar gizi berlebihan obesitas dan kegemukan, Kekurangan gizi kurus, Stunting pendek, Gizi buruk yang dapat terjadi malnutrisi akut dan berpotensi kematian, Defisiensi zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam tumbuh kembang. Perwakilan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF mengatakan, sebelum terjadi pandemi sudah ada sekitar 2 juta anak Indonesia yang menderita gizi buruk. Lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di UNICEF memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah lima tahun bisa meningkat 15 persen secara global pada tahun ini jika tidak ada tindakan. Baca juga Perhatikan Asupan Gizi Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19 "Tapi memang, ini akan mengalami peningkatan secara global jika tidak ada tindakan," kata Anna dalam acara bertajuk Upaya Penguatan Edukasi Perilaku Gizi Seimbang untuk Anak pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru, Jumat 28/8/2020. Hal itu disebabkan, kelompok yang rentan seperti balita dan ibu hamil di tengah pandemi ini semakin berisiko mengalami keterbatasan pangan dalam keluarga. Padahal, beban malnutrisi pun sudah sering dialami dan terjadi pada balita dan ibu hamil di sejumlah presentasi masyarakat Indonesia meski tidak ada pandemi. "Ditambah adanya pandemi ini, daya beli asupan bergizi juga menurun," ujarnya.

di beberapa tempat di indonesia terjadi kasus gizi buruk